CeritaDream CampaignOpini

Mari Berkenalan Dengan Hak-Hak Anak Indonesia

Anak merupakan anugerah yang Tuhan titipkan kepada manusia untuk dapat dijaga, dirawat, dan dididik dengan baik hingga nantinya dapat menjadi manusia yang berguna bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), mutlak bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak yang nantinya akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia di masa mendatang.

Menurut ahli hukum perlindungan anak, Ahmad Kamil, perlindungan anak adalah sebuah pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak mereka, anak-anak juga dapat terlindungi dari pengaruh negatif di luar yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang.

Di setiap negara, hak anak telah diatur dalam undang-undang dalam hal ini tidak terkecuali Indonesia (Roza, 2018:10). Negara memikul tanggung jawab untuk memberikan jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 secara hierarkis dikeluarkan dan disahkan sebagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia (Ismawati, 2013: 1997). Peraturan mengenai perlindungan anak yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 ternyata belum bisa menjadi kunci sukses untuk menjamin terlindunginya kesejahteraan anak di Indonesia. Hal ini terbukti dengan masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia setiap tahun. Berdasarkan pelaporan di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) hingga 3 Juni 2021, terdapat 3.122 kasus kekerasan terhadap anak yang didominasi oleh kekerasan seksual. Selain itu, masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak nya secara maksimal yang ditunjukkan dengan masih banyak anak yang putus sekolah, anak yang bekerja di bawah umur, anak yang ditelantarkan oleh orangtuanya, anak yang mengalami busung lapar, dan anak-anak dari kasus ketidaksejahteraan lain.

Lalu, sebenarnya apa saja hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak di Indonesia mengingat masih banyak terjadi penyimpangan terhadap hak-hak anak? Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No 23 Tahun 2002 dan UU No 35 Tahun 2014) menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terdapat beberapa hak anak yang ditegaskan oleh UU Perlindungan Anak Pasal 4 sampai dengan pasal 18, yaitu:

  1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  2. Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
  3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
  4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
  5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
  6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
  7. Hak memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
  8. Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
  9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
  10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
  11. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
  12. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
  13. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
  14. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
  15. Hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
  16. Hak untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
  17. Hak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Dalam Jurnal Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak terdapat sejumlah upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti perlindungan dan pemenuhan hak anak, di antaranya:

  1. Pelaksanaan sejumlah program oleh pemerintah:
  2. Penerbitan akta kelahiran gratis bagi anak.
  3. Pendidikan tentang cara pengasuhan tanpa kekerasan kepada orangtua dan guru.
  4. Layanan kesehatan untuk anak.
  5. Meningkatkan anggaran pendidikan dasar dan menggratiskan biaya pendidikan dasar.
  6. Pembuatan UU/Perda oleh DPR/DPRD untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi dan memberikan ancaman berat bagi pelaku guna menimbulkan efek jera.
  7. Jajaran penegak hukum (polisi, jaksa) dan penegak keadilan (hakim) memproses setiap pelanggaran hak anak dengan tegas, tanpa pandang bulu, dan memberi sanksi yg setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.

Setiap tanggal 23 Juli di Indonesia juga diperingati sebagai Hari Anak Nasional (HAN). Menurut Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Indonesia (KPPAI), peringatan Hari Anak Nasional dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Peringatan HAN selalu dirayakan dengan berbagai kegiatan yang positif, bahkan KPPAI telah menyediakan pedoman penyelenggaraan peringatan HAN dengan dukungan penuh dari pemerintah.

Meski sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengintegrasikan peraturan-peraturan tersebut ke dalam aksi nyata, pemenuhan hak-hak anak ternyata masih belum terlaksana sebagaimana mestinya di Indonesia. Masih terdapat ketidaksinambungan antara peran keluarga dan peran pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak di Indonesia, meski anak dianggap sebagai investasi bangsa yang harus terus kita jaga dan didik sebaik mungkin mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, hingga lingkup besar pemerintah.

Perlu adanya peran aktif bersama dan tersinergi oleh keluarga, masyarakat, lembaga terkait, serta pemerintah daerah dan pusat dalam melaksanakan tugas pemenuhan hak anak dan mengawasi pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari. Keluarga sebagai agen terdekat seorang anak memiliki peran paling signifikan dalam memastikan anak tumbuh dan berkembang dengan hak-hak yang terpenuhi. Dalam kasus anak-anak yang hidup dalam lingkungan di luar keluarga mereka, seperti anak-anakn jalanan dalam yayasan maupun panti sosial, juga perlu dipastikan memperoleh hidup yang layak dan sama dengan anak-anak normal lainnya. Setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan hak anak jalanan dan berisiko terpenuhi karena pada akhirnya, setiap mimpi dari setiap anak layak untuk diperjuangkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *